Atasi Defisit Ekonomi Kaltim, Aktivis HMI Ini Tawarkan Konsep “PiggybackTax”

PERSEPSI.ID, Kalimantan Timur – Kondisi ekonomi Kaltim sudah mengalami ketidakpastian sejak 2013, dimana Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Kaltim terus menurun tiap tahun yang mengakibatkan perlambatan ekonomi secara simultan. Bisnis yang lesu, daya beli masyarakat terus menurun dan PHK yang terus terjadi. Semua Kabupaten Kota di Kaltim belum memiliki solusi jitu dalam memperbaiki kondisi ekonominya.

Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara Erlyando Saputra menuturkan, masalah defisit ekonomi menghantui semua Kabupaten Kota di Kaltim. Kami melihat kepala daerah belum memiliki banyak alternatif dalam mengatasi krisis daerah, semuanya masih menggunakan cara cara konvensional, mulai dari efisiensi anggaran, pemangkasan belanja langsung, berjuang ke pusat untuk penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan mencari hutang dari pihak ketiga.

Namun kesemuanya belum berhasil dan sebatas angin surga saja. Apa yang salah dari semua itu.

Menurut mahasiswa pasca sarjana Fisip Universitas Mulawarman, soal efisiensi memang sudah seharusnya di lakukan, birokrasi kita sejak lama memang banyak menghabiskan anggaran pada pos yang tidak seharusnya, misalnya kegiatan-kegiatan ceremony, program yang tidak tepat sasaran, hingga prilaku koruptif dalam banyak aspek. Sedangkan untuk DBH sangat fluktuatif tambahan prosentasi pun sangat tergantung dengan jumlah ekploitasi yang di lakukan, jika ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) kecil maka pembagiannya pun akan kecil walau prosentasenya di naikan.

“Untuk utang perlu di luruskan utang pada pihak ketiga akan bisa di lakukan atas izin Menteri Keuangan (Menkeu), namun lagi-lagi Menkeu memperhatikan kemungkinan gagal bayar dan peruntuan hutang itu untuk sektor produktif atau tidak produktif, praktisnya hutang itu akan menghasilkan pendapatan bagi daerah yang dua kali lebih besar dari jumlah hutang atau justru tidak sama sekali,” terangnya.

Pertanyaannya sekarang apa solusinya? tanya Nando sapaan akrabnya. Kalau kami Badko HMI Kaltim- Kaltara mendorong pemerintah daerah untuk coba menjajaki konsep dan kewenangan Desentralisasi Fiskal.

“Konsepnya sederhana jika kita meminta pembagian keuangan yang lebih, maka secara otomatis kita akan mengambil bagian dari daerah lain. Pasti sulit, walaupun kita berdebat soal kepemilikan sumberdaya alam , karena kita pasti dibenturkan konsepsi negara kesatuan seperti ketika Kaltim melakukan Judicial ReviewUU 33 tahun 2004 soal Perimbangan Keuangan,” cetusnya.

Lanjut Nando, yang harus kita minta ke Pemerintah Pusat bukan uang tambahan melalui DBH misalnya, tapi kerjaan tambahan karena disanalah esensi “Money Follow Fuction”. Kerjaan itu akan meniscayakan kita memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang berpotensi menambah pendapatan bagi daerah.

“Lebih jauh daerah perlu memahami konstruksi pajak secara lebih mendalam, perlu kajian yang serius untuk mendorong kebijakan PiggyBack Tax, karena solusi ini sangat lokalitas. Kami pun sudah bertemu ahli Fiscal of Policy, kebijakan demikian sangat memungkinkan,” tukasnya.

Dijelaskannya, jika kita bicara desentralisasi fiskal, salah satu komponen dari Fiskal adalah pajak, pajak yang selama ini dikerjakan pusat kita minta kewenangannya untuk dikerjakan daerah, model kebijakan seperti di istilahkan dengan “PiggyBack Tax”. Untuk menerapkan PiggyBack Taxion pada sektor sektor pajak tertentu yang nantinya akan membagi antara pajak pusat dan pajak daerah sampai batas tertentu yang tidak menyebabkan Vertical Fiscal Imbalance dan Horizontal Fiscal Imbalance.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *