persepsi.id

selaras edukatif

https://www.pexels.com/photo/anonymous-activist-showing-placard-with-anti-violence-inscription-5723325/
ARTIKEL

MEREPRESENTASIKAN ATAU DIREPRESENTASIKAN

Rakyat yang suaranya tidak tersalurkan kepada pihak pemerintah, melainkan ada orang lain yang mewakilinya untuk menyampaikan aspirasinya tetapi orang yang mewakilinya tidak sesuai menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang bersangkutan, bukannya membawa kepentingan rakyat malah membawa kepentingan pribadinya atau golongan tertentu, inilah yang akan menimbulkan konsep Cheosophy dalam kehidupan bernegara. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan apakah wakil rakyat selama ini merepresentasikan rakyat  atau rakyat yang direpresentasikan? Inilah yang menimbulkan keambiguitasan dalam ruang sosial.

Perlu dipahami merepresentasikan dan direpresentasikan itu memiliki makna yang berbeda. Merepresentasikan artinya wakil rakyat tidak ada kejelasan bahwa ia melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan rakyat atau tidak untuk membicarakan bahwa rakyat ini akan diwakilinya didalam kepentingan birokrasi, disinilah terjadi makna ambiguitas dari kata direpresentasikan, wakil rakyat akan bertindak seolah-olah apa yang dilakukan dan dikeluarkan dari mulutnya adalah atas keinginan rakyat padahal rakyat belum tentu mengingakan hal itu. Berbeda dengan direpresentasikan yang memiliki makna bahwa rakyatlah yang mengingankan dirinya untuk diwakili oleh wakil rakyat yang akan membawa kepentingan rakyat menuju kebaikan rakyat.

Banyak sekali rakyat Indonesia yang hak suranya diambil oleh para wakil rakyat yang suaranya sendiri tidak merepresentasikan rakyat. Sepertihalnya kasus Waria yang tidak memiliki pengakuan dari penguasa secara menyeluruh, tetapi yang menarik adalah ada sebagian Waria itu diakui keberadaannya oleh pengausa dan mayortias. Seperti dalam Kasus Vinolio Wakijo bersama LSM kebaya yang mencoba untuk memperjuangkan gender ketiga. Tetapi hak-hak Waria lainnya belum bisa untuk diakomodir sepenuhnya, tetapi Mami Vin (Vinolia Wakijo) yang merupkan waria juga karena dia memiliki prestasi, dia dapat diakui keberadaannya dan mampu menjalankan kehidupan sosialnya dengan baik. Berbeda dengan waria lain yang penuh cemooh dan sindiran keras baik dari kalangan mayoritas yang mendominasi maupun dari pihak pemerintah yang mendeskreditkannya.

Bahkan lebih parahanya lagi Mami Vin dianggap sebagai representasi dari waria Jogyakarta. Apabila beracuan pada teorinya Hanna Pitkin yang tertuang dalam bukunya The Concept of Representation 1967, memetakan beberapa kelompok besar representasi: Formalistic Representation, Substantive Representation, Descriptive Representation, dan Symbolic Representation. Maka Mami Vin tergolong Descriptive Representation, kelompok representasi ini berangkat pada titik terpenting, yaitu adanya kemiripan dari yang mewakili maupun yang terwakili, baik itu kesamaan rasa, pandangan, dan latar belakang pribadi mereka masing-masing (Leonardus: 2015). Seharusnya apabila didalam lingkungan tersebut sudah ada orang yang mampu merepresentasikan waria maka waria lain harus  mampu terakomodir pula, karena sudah ada pengakuan tadi tehadap Mami Vin. Dalam kasus ini ibaratnya waria yang tidak memiliki prestasi itu tidak mampu diakomodir dan tidak diakui keberadaannya. Apabila demikian akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap waria lainnya, seharusnya apabila yang lain tidak diakomodir maka yang lainnya juga harus sama, Agar nantinya Gender ketiga ini tidak ada sekalian. Karena salain memancing cemburu sosial ini juga mencing kesasadaran dari kalangan aktivis waria agar tetap memperjuangkan keberadaan gender ketiga, karena melihat ada waria lain yang mampu diakui keberadaanya., dengan pola pikir yang dibangun “kalau mereka bisa kenapa saya engga”.

Selain itu bentuk dari wakil rakyat yang tidak merepresentasikan rakyat adalah kausus korupsi yang menimpa pejabat publik. Contoh kongkritnya seperti kasus Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi yang terkena OTT KPK dan di ponis 6 tahun kurungan penjara, dalam kasus perizinan Amdal perindustrian di Cilegon, selain Tubagus Iman Ariyadi masih banyak contoh lainnya. Sehingga dalam kasus ini pejabat publik yang tugasnya untuk mengakomodir kepentingan orang banyak malah mengakomodir kepentingan pribadinya. apakah yang seperti ini rakyat mampu mengatakan bahwa saya direpresentasikan dia dalam sudut pandang yang logis rakyat tidak akan mengatakan demikian tetapi dialah yang mencoba untuk merepresntasikan rakyat sekalipun rakyatnya itu belum tentu suka dengan kehendak dia, jadi seolah-olah kata “rakyat”  ini dijadikan alat untuk mendapatkan kepentingan pribadi si penguasa.

Selaian contoh kasus yang ada ditas masih banyak contoh kasus bahwa rakyat tidak mampu direpresentasikan oleh pejabat piblik hari ini, seperti kaum buruh, kaum perempuan, kaum marginal. Yang dimana suara-suara mereka belum dapat didengar sepenuhnya oleh pejabat-pejabat birokrasi. Lagi-lagi disini adanya ketidak mampuan dalam merepresentasikan kepentingan rakyat oleh para wakil rakyat. Apabila sudah begini maka kaum subalter akan selamanya terhegemoni oleh orang-orang yang memiliki power lebih, kecuali dari golongan mereka mampu masuk kedalam sistem dan mengakomodir golongannya (ditumbuhkannya sifat idealisme ketika sudah ada didalam birokrasi).

Problemnya adalah ketika para kaum subalter ini mau menjadi wakil rakyat untuk mengakomodir kepentingan golongannya tanpa menegasikan golongan lain ini terhalang oleh ongkos politik yang tidak murah, aritnya sistem politik kita memaksa hanya golongan elitlah yang mampu meraskan kemenangan politik pada umumnya, sedangkan kaum subalter yang suaranya tidak pernah digubris, ketika mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan tidak memiliki materi yang cukup maka ini akan membawa kekalahan politik bagi pencalonnya pada umumnya. Dalam kasus ini sistem demokrasi kita sudah tidak sehat dalam menajalankan roda-roda perpolitikannya ini dapat dilihat dengan fakta empiris bahwa hanya orang-orang elit saja yang mampu mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Ketika ongkos politik mahal maka wakil rakyat yang mengluarkan modal besar, berusaha untuk mengembalikan modalnya dengan cara secepatnya, inilah yang kemudian menimbulkan sifat pragmatisme dikalangan politisi, dampak dominonya adalah kepetingan dan suara rakyat yang termarjinalkan tidak mampu terakomodir secara utuh dan baik, yang ada malah mereka melakukan korupsi. Apakah ini yang disebut dengan rakyat direpresentsikan..? saya rasa melainkan merekalah yang memkasakan untuk merepresentasikan rakyat. Ini menandakan bahwa demokrasi kita sudah tidak baik lagi dan harus segara diproteksi agar kemudian demokrasi dinegara ini dapat sehat kemabali.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *