persepsi.id

selaras edukatif

ARTIKEL

MURNI DEMOKRASI ATAU HANYA ASUMSI

Hasil dari pemikir-pemikir politik tentang kontrak sosial dan Negara seperti Socrates, Montesquieu, Rousseau, Robert Dahl, dan lain-lain. konsensus bersama bahwa sistem pemerintahan yang paling ideal adalah sistem demokrasi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila mayoritas negara di dunia ini menggunakan sistem pemerintahan ini tak terkecuali Indonesia sendiri.

Menurut Robert Dahl dalam karyanya On Democracy untuk mencapai negara demokrasi maka diperlukan hal-hal berikut ini disuatu negara: Adanya pemilihan umum yang bebas, adil. dan berkala. Kebebasan berpendapat. Adanya akses ke sumber-sumber informasi yang luas dan beralternatif. Adanya otonomi asosiasional. Dibangun pemerintahan perwakilan. Adanya hak warga negara yang inklusif.

Lantas apakah negara Indonesia saat ini sudah real menggunakan sistem demokrasi atau mungkin hanya baru transisi menuju demokrasi?. Apabila beracuan pada pendapat Dahl diatas maka secara prosedural Indonesia sudah memenuhi itu semua. Tetapi secara substansial Indonesia belum mencapai kata demokrasi sepenuhnya, banyak hal-hal dinegara ini yang menyimpang dari makna demokrasi terutama tentang kebebasan Hak, lebih spesifiknya hak bersuara.

Ini bisa kita simpulkan sendiri dengan melihat fakta yang ada dilapangan apakah hari ini hak-hak suara minoritas sudah dapat didengar oleh pemerintah (kelompok superior)?, Atau mereka malah dibungkam suaranya oleh pemerintah?, pertanyaan ini akan terjawab ketika kita tahu tujuan sebenarnya dibuat UU MD3, yang dibuat oleh anggota dewan itu sendiri.

Sistem politik yang dikontruksi di Indonesia mengharuskan para calon pemimpin memiliki ongkos politik yang besar lalu apabila sudah begini rakyat kecil yang memiliki kapabilitas untuk mewakili golongannya mampu menjadi pemimpin di negri ini?, kondisi seperti ini akhirnya hanya akan menimbulkan korupsi semata dikalangan elit politik.

Kemudian para elit tadi masuk kedalam ranah politik hanya untuk melindungi bisnisnya dengan cara masuk kesistem pemerintah untuk memenangkan proyek pemerintah itu sendiri atau hanya sekedar untuk mempermudah perijinan usahanya. Lantas apabila sudah begini yang dibawa oleh para elit politik didalam sistem demokrasi ini apakah kepentingan rakyat atau kepentingan pribadinya, ini bisa kita jawab dengan melihat fakta dilapangan hari ini dengan banyaknya para elit politik yang melakukan korupsi seperti misalnya Mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Mantan Ketua DPR RI dan Ketum Golkar yaitu Setya Novanto, Mantan Gubernur Jambi Zumi Zula, mantam Ketum PPP Surya Darmaali, dan Romahurmuzy. Kita sama-sama sudah dapat menyimpulkan sendiri kepentingan siapa yang dibawa hari ini, rakyat atau pribadi elit politik?.

Sehingga golongan Subalterlah yang terkena dampaknya dan menjadi korban dari para elit politik tadi yang berulah. Maka wajar jika subalter bertransformasi menjadi Antagonisme politik guna menegur para pemerintah yang sudah keluar dari rel idealismenya. Ini merupakan hal yang wajar sebuah teguran bagi mereka yang sudah mengambil hak rakyat, lagipula ini adalah negara demokrasi. Tetapi problemnya adalah selalu ada saja pembungkaman hak-hak bersuara didepan umum terutama oleh alat-alat negara yang bersifat refresif seperti Polisi dan TNI, sebenarnya ini negara demokrasi atau bukan?.

Idealnya para elit politik harusnya berbicara banyak  tentang rakyat, kerena mereka adalah refresentasi dari rakyat, bukan malah mengambil hak rakyat. Darisini dapat dilihat bahwa mereka adalah wakil-wakil rakyat yang coba bersifat representatif ketika masa kampanye hanya untuk kepentingan elelctoral semata.

Dalam perjalanannya demokrsi di Indonesia mampu memberikan raung seluas-luasnya untuk orang mendirikan partai politik tujuannya adalah untuk mampu menampung aspirasi dari rakyat. Tetapi ruang demokrasi tadi malah membuat petaka, di Bali bagaimana simpatisan PDIP melakukan Peng-Golkaran yaitu peneroran, pengerusakan, atau pembakaran terhadap fasilitas pribadi orang-orang Golkar di Desa  Kayusalem-Bali. Masalahnya sepele, yaitu motif balas dendam, sehingga dapat dilihat bahwa para elit-partaipun tak mampu mengontrol para anggotanya apalagi mengontrol rakyat, atau merepresentasikan rakyat.

Akhirnya benar apa yang dibilang oleh Adolf Hitler jika rakyat tidak berpikir maka beruntunglah penguasa. Oleh karena itu ketika ingin memperbaiki demokrasi kita yang sedang keluar dari jalurnya maka perbaikan pendidikan adalah jawaban mendasar. Agar nantinya rakyat dapat terdidik dengan baik dan mampu berfikir. Sekalipun rakyat bertransformasi menjadi antagonisme politik hal itu dirasa tidak masalah karena bertujuan untuk mengingatkan para pejabat yang sedang keluar jalur.             Harapannya semoga iklim demokrasi kita kedepannya dapat bisa menjadi lebih baik lagi, serta dapat di isi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Karena sangat disayangkan negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, harus di isi oleh pejabat-pejabat yang kontra produktif.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *