persepsi.id

selaras edukatif

https://www.pexels.com/photo/family-walking-on-path-1682497/
ARTIKEL

RUU KETAHANAN KELUARGA: DEGRADASI PENYETARAAN GENDER DALAM RANAH DOMESTIK

Akhir-akhir ini kita dikagetkan oleh lahirnya RUU Ketahanan Keluarga yang menuai kontroversi karena dinilai terlalu mengatur ranah privat dalam rumah tangga. RUU ini dianggap sebagai produk hukum yang menggambarkan degradasi penyetaraan gender dalam ranah domestik. Perempuan ditempatkan sebagai pihak paling rentan atas pelanggaran hak-hak asasi manusia sehingga hanya ditempatkan pada sektor sumur, kasur, dan dapur.

Saya rasa ada beberapa poin penting yang perlu dibahas bersama pada tulisan ini. Poin pertama adalah adanya intervensi negara dalam mengatur rumah tangga. Terpampang nyata pada pasal 25 yang menerangkan mengenai kewajiban suami dan istri. Bahwa tolak ukur menjadi suami adalah yang dapat memberikan kesejahteraan, pemenuhan, perlindungan kepada anggota keluarga. Pun dengan kewajiban istri yang wajib bisa mengatur urusan rumah tangga, merawat dan menjaga suami dan anak dalam keluarga. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwa pernyataan-pernyataan tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dan dijangkau oleh negara. Peran setiap anggota keluarga adalah hasil dari kesepakatan yang telah mereka tetapkan, bukan sebagai sesuatu yang dapat diatur melalui produk hukum.

Poin kedua, adanya degradasi nilai penyetaraan gender yang sudah digaungkan sebelumnya. Perancangan RUU tersebut alih-alih mendeskreditkan SDGs (Sustainable Development Goals) atau pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh Indonesia bersama  Negara-negara anggota PBB pada 2015 silam. Kesetaraan gender yang merupakan salah satu tujuan dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan termasuk di ruang publik dan privat hanyalah sebatas wacana. Lalu, jenis parameter seperti apa yang digunakan untuk merumuskan tentang rancangan ini? Apakah kemampuan perempuan yang sudah menduduki posisi strategis di ruang publik tidak lagi diperhitungkan oleh hukum?

Penyimpangan ini terpampang jelas pada pasal yang menyatakan mengenai kewajiban seorang istri yang diatur hanya untuk mengurus urusan rumah tangga. Penggambaran peran perempuan tidak terlepas dari urusan-urusan di ranah domestik dan seolah-olah dihomogenisasi melalui produk hukum sebagai fenomena keluarga yang ideal.

Kita telisik lebih jauh, Rancangan Undang-Undang ini mengesampingkan realitas kaum pinggiran, dengan penyeragaman bentuk tanggung jawab setiap keluarga yang meliputi kebutuhan pangan, gizi, kesehatan, sandang, tempat tinggal, dan akses kesehatan lingkungan tempat tinggal. Padahal, fakta di lapangan menggambarkan bahwa terdapat banyak sekali keluarga di Indonesia yang berpendapatan di bawah rata-rata yang menyebabkan sulitnya memenuhi standar tersebut. RUU Ketahanan Keluarga ini seolah mengabaikan adanya keberagaman yang sejak lama dimiliki oleh Indonesia. Kesimpulan yang bisa penulis ambil dari pokok bahasan ini adalah adanya kerentanan yang terkandung dalam RUU Ketahanan Keluarga yakni meliputi pengabaian hak-hak perempuan dan juga bentuk homogenisasi terhadap bentuk keluarga di Indonesia. Adanya RUU ini justru memperkuat stigma masyarakat akan potensi perempuan yang hanya berkutat pada ranah domestik saja. Selain itu, standar keluarga ideal yang diatur di dalamnya juga akan sulit untuk dipraktekkan, mengingat heterogenitas yang dimiliki keluarga Indonesia.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *